SISTEM PEREKONOMIAN
DI INDONESIA.
Saat ini Negara Indonesia menggunakan system perekonomian Pancasila. Karna didalamnya mengandung makna demokrasi ekonomi yang dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Dan Demokrasi Ekonomi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang di lakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat di dalam pengawasan pemerintah yang di pilih oleh rakyat. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat sangat berkewajiban untuk meninkatkan kesejatheraan masyarakatnya.
Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi
adalah potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam
batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan Negara harus sangat membantu dan
mendukung setiap usaha dari warga negaranya dalam membangun perekonomian, karna
yang dilakukan masyarakatnya adalah untuk Negara dan masyarakat lainnya.
Sejarah
Perekonomian Indonesia
1. Ekonomi
Orde Lama (sebelum 1966)
Setelah kemerdekan Indonesia pada tahun 1945,
keadaan ekonomi di Indonesia buruk. Akibat perang dunia ke II, perang revolusi dan
akibat manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Ketika Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal, kekuasaan ada di tangan
sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang menyebabkan kehancuran
perekonomian nasional. Untuk membiayai
rekonstruksi ekonomi dan pembangunan Indonesia sangat membutuhkan dana yang
cukup besar. Pada September 1965 terjadi kudeta G 30S PKI, yang meyebabkan
terjadi perubahan politik yang sangat besar juga mengubah sistem ekonomi yang
dianut Indonesia dari sosialis ke semi kapitalis yang mengakibatkan kesenjangan
ekonomi semakin besar.
2. Ekonomi
Orde Baru (1966-1998)
Pada
maret 1966 pemerintahan orde baru, perhatian lebih
ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi
dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi
terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat
terhadap prospek ekonomi Indonesia. Repelita
terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro,
pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun
yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun
rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, juga pinjaman luar negeri terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar.
Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan
Industrialisasi, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur
dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.
3. Ekonomi Orde Referensi (1998 sampai sekarang)
a. Pemerintahan
BJ Habibie (1998)
Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak
stabil dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia
meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah, hal ini
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga
memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.
b. Pemerintahan
Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)
Ketidakstabilan politik dan sosial
yan tidak kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country
risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah
Indonesia dengan IMF, membuat pelaku bisnis dan investor asing
enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya
perekonomian nasional di era ini cenderung lebih buruk
daripada pemerintahan Habibie bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua
yang dampaknya jauh lebih krisis tahun 1997.
c. Pemerintahan
Megawati (2001)
Kabinet Gotong Royong pimpinan
Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi seperti
tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran dan defisit APBN. Di
masa ini direalisasikan berdirinya KPK, keberadaan
korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di
Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan
Megawati di eranya kondisi makro ekonomi semakin
membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas
politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak
kembali.
d. Pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang
Kebijakan
presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM
Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai
tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas,
serta makroprudensial lalu lintas modal.
Dasar Hukum Perekonomian Indonesia
Landasan perekonomian Indonesia adalah Tap MPRS No. XXII/MPRS/1996 dan pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945
hasil Amendemen, yang berbunyi sebagau berikut :
Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara da menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- Bumi, air, dan kekayaan ala yang terkandung si dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besranya kemakmuran rakyat.
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pemikiran tokoh- tokoh ekonomi yang ikut
mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya :
A. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator
bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta
menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama
berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi
liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan
kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi
yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan kekeluargaan
B. Pemikiran
Sumitro Djojohadikusumo
Ekonomi bergantung dengan paham-ideologi
yang dianut suatu Negara, Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di Wasington, menegaskan bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam
ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan
dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam
lingkungan usaha swasta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar